Peringati Hari Anti Tambang, Sejumlah Mahasiswa Lakukan Aksi Refleksi

Foto/ Dokumen Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL)


SEMARANG, KABARFREKUENSI.COM - Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) 2018, Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa  Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang melakukan aksi refleksi.  Aksi yang bertajuk “Cegah Eksploitasi Alam Melalui Ijon Politik” ini diselenggarakan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (30/5).

Sebelumnya, HATAM dibuka dengan agenda nonton bareng dan diskusi film “Pesta Demokrasi Berlumur Batubara” dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Diskusi tersebut dipantik oleh Abdul Ghofar (WALHI Jateng) dan Ivan Wagner (LBH Semarang) di Joglo Café, Senin (29/5) malam. Aksi gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo Semarang, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Semarang menyuarakan aspirasinya terkait pilkada serentak yang akan dihelat 27 Juni 2018 mendatang agaknya tidak berimplikasi pada penyelesaian krisis sosial ekologis dan masalah rakyat.

Dalam siaran pers yang dibacakan Fathan Zainur Rosyid, disebutkan bawa setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan, di antaranya pertama, mendesak gubernur untuk lebih ketat dalam memberikan izin pertambangan. Kedua, menuntut pemerintah agar lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan di atas kepentingan lain. Ketiga, mendorong para penegak hukum untuk terlibat dalam pengawalan pasangan calon dalam pilkada. Keempat, tegakkan Undang-Undang No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 66 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.”

Koordinator lapangan, Arif Luqmanul Hakim mengungkapkan bahwa praktik semacam ijon politik yang dilalukan paslon ini telah mencederai hak-hak demokrasi.

“Demokrasi kita bukan lagi untuk rakyat. Tetapi untuk penguasa dan korporat-korporat tersebut,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Sajidin selaku koordinator aksi. Perhelatan politik elektoral yang ditunggangi oleh industri tambang dan ekstraktif ini tidak menunjukkan instrumen demokrasi yang ideal. Ajid, sapaan akrabnya, mengimbau kepada masyarakat agar mengawal proses berlangsungnya pilkada serentak dan selalu mengupayakan aktivitas yang mendukung demi terciptanya kelestarian alam.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tugas perseorangan atau hanya pihak-pihak tertentu, namun seluruh elemen masyarakat punya kewajiban untuk menjaganya,” tutup Ajid. (Kabar/ Zakiya)