Fenomena ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah orkestrasi rapi dari pasukan siber yang kerap kita sebut buzzer. Sebagai orang yang terbiasa mengamati realitas sosial, saya kadang merasa muak melihat bagaimana wacana publik dibajak sedemikian rupa hanya untuk menutupi defisit transparansi yang semakin mengkhawatirkan. Ini jelas menjadi alarm bahaya bagi kebebasan berpendapat kita, karena kebenaran kini bisa ditenggelamkan oleh algoritma dan tagar buatan yang dibayar murah tanpa sisa.
Mungkin bagian paling menyesakkan dari semua drama siber ini adalah kenyataan pahit bahwa aktor utama yang memelihara ekosistem manipulatif ini justru mereka yang duduk manis di kursi kekuasaan. Bayangkan saja, uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan malah berputar liar untuk membayar akun-akun anonim demi memoles citra dan membungkam kritik. Ini bukan sekadar asumsi kosong, karena berbagai temuan telah membongkar praktik kotor ini secara terang-benderang.
Ketika institusi yang seharusnya menjadi pelindung kebenaran malah bertransformasi menjadi pabrik hoaks dan misinformasi, maka kita sedang berada di ambang krisis kepercayaan yang amat fatal. Sungguh ironis melihat para pejabat berpidato soal demokrasi, sementara tangan mereka sibuk menggerakkan pion-pion virtual untuk menyerang siapa saja yang berani bersuara beda.
Mari kita gelar data nyata agar argumen ini tidak dianggap angin lalu oleh mereka yang skeptis. Sebuah riset dari Universitas Oxford pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Samantha Bradshaw dan Philip Howard berjudul The Global Disinformation Order membuktikan hal tersebut secara gamblang. Laporan itu menyebutkan bahwa pemerintah dan partai politik di puluhan negara, termasuk Indonesia, menggunakan pasukan siber atau computational propaganda untuk memanipulasi opini publik. Mereka bekerja layaknya mesin otomatis yang siap memproduksi ribuan narasi palsu dalam hitungan menit untuk mengubur fakta yang sebenarnya sedang terjadi.
Peneliti lokal pun sudah lama membunyikan lonceng peringatan yang sayangnya sering diabaikan begitu saja. Studi dari lembaga riset LP3ES bersama akademisi Universitas Diponegoro pada tahun 2020 yang dikepalai oleh Wijayanto menemukan pola yang serupa dan tak kalah mengkhawatirkan. Riset tersebut memaparkan bagaimana buzzer politik direkrut dan diorganisir seperti sebuah perusahaan profesional, lengkap dengan struktur komando serta target harian yang ketat. Mereka sengaja dikerahkan setiap kali ada kebijakan kontroversial untuk menciptakan ilusi seolah-olah kebijakan itu didukung mayoritas masyarakat, padahal itu hanyalah gema dari ribuan akun palsu.
Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja mereka dalam mengalihkan isu yang sedang memanas? Taktiknya, sejujurnya, sangat klasik namun selalu berhasil menipu publik yang mudah terdistraksi oleh hal-hal sepele. Ketika ada skandal korupsi besar atau kegagalan kebijakan yang terungkap, mereka akan segera meluncurkan kampanye tandingan yang menyerang personal si pengkritik atau sengaja menciptakan kontroversi baru yang menguras emosi warga. Tujuannya sangat jelas, yaitu membuat masyarakat lelah berdebat dan perlahan melupakan isu substansial yang sebenarnya sedang membutuhkan pengawalan ketat.
Di tengah gempuran ilusi digital yang tiada henti, kata transparansi perlahan menyusut menjadi sekadar pemanis bibir dalam setiap kampanye politik tanpa pernah benar-benar direalisasikan. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut pemerintahan yang terbuka jika setiap kali ada warga yang menagih janji, mereka justru diserbu oleh pasukan tanpa wajah yang melontarkan makian tanpa ampun? Ruang publik yang seharusnya menjadi arena dialog setara kini telah bermutasi menjadi medan perang psikologis yang beracun bagi kewarasan. Kondisi ini memaksa banyak suara kritis memilih bungkam karena enggan berurusan dengan tekanan mental dari para buzzer yang bekerja tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
Dampak destruktif dari fenomena ini nyatanya meresap jauh hingga ke akar interaksi sosial kita sehari-hari. Masyarakat perlahan menjadi semakin terpolarisasi dan mudah terpancing amarah hanya karena narasi provokatif yang sejak awal sengaja didesain untuk memecah-belah persatuan. Banyak ikatan persaudaraan terputus akibat perdebatan kusir di dunia maya yang sejatinya dipicu oleh sentimen buatan dari para agen bayaran. Ini adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya selalu mengedepankan empati serta pencarian kebenaran.
Kita tentu tidak boleh terus-menerus membiarkan para manipulator ini mendikte isi kepala kita sesuka hati. Langkah pertama yang paling realistis adalah dengan konsisten melatih nalar kritis dan tidak mudah menelan mentah-mentah setiap informasi yang berseliweran di linimasa. Biasakanlah untuk selalu melakukan verifikasi fakta serta menelusuri sumber-sumber yang lebih kredibel sebelum ikut menyebarkan sebuah berita. Selain itu, kita juga harus mulai berani menggalang solidaritas nyata untuk mendesak lahirnya regulasi yang tegas terkait transparansi pendanaan kampanye digital, agar praktik manipulatif semacam ini tidak lagi mendapat ruang untuk berkembang.
Mari rebut kembali kedaulatan berpikir kita dari cengkeraman industri kebohongan ini, sebelum semuanya benar-benar terlambat.
DAFTAR PUSTAKA
Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Oxford Internet Institute, University of Oxford.
Wijayanto. (2020). Buzzer politik di Indonesia: Antara manipulasi opini dan ancaman demokrasi. LP3ES & Universitas Diponegoro.
Kabar: Jovi Fernando Setiawan
Editor: Santi Alfifat Khurosyidah (Kru LPM Frekuensi)
0 Komentar