Sumber Dokumentasi: Pribadi 

SEMARANG, KABARFREKUENSI.COM–Aliansi Mahasiswa Walisongo bersama masyarakat Ngaliyan kembali menggelar aksi solidaritas yang dirangkai dengan mimbar bebas dan konsolidasi terbuka pada Selasa (14/4) di depan Kampus 3 UIN (Universitas Islam Negeri) Walisongo Semarang. Aksi ini merupakan respons atas persoalan kemacetan yang kian meresahkan di Jalan Prof. Hamka, terutama akibat lalu lintas truk besar pada jam kerja.

Ketua DEMA UIN Walisongo, Asad, menyampaikan bahwa aksi serupa bukan kali pertama dilakukan. Ia mengungkapkan bahwa pada periode 2024 hingga 2025, mahasiswa bersama masyarakat bahkan sempat turun langsung ke jalan untuk memblokade truk-truk yang melintas pada jam sibuk. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah.

“Ini sudah menjadi agenda tahunan kami, tetapi belum ada solusi konkret dari pemerintah. Padahal dampaknya dirasakan setiap hari oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Asad, kepadatan lalu lintas di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, semakin parah seiring tingginya intensitas kendaraan besar yang melintas tanpa pengaturan yang jelas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memicu keresahan yang terus berulang.

Sebagai tindak lanjut, mahasiswa berencana mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong adanya dialog terbuka serta realisasi kebijakan yang mampu menjawab persoalan tersebut.

“Jika setelah aksi ini belum ada tindakan, kami akan melanjutkan dengan audiensi. Harapannya, ada solusi konkret yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Aksi ini juga mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah warga turut hadir di lokasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui forum mimbar bebas. Kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dinilai menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan kepentingan bersama.

Dalam kegiatan bertajuk “Aksi Solidaritas, Mimbar Bebas, dan Konsolidasi Terbuka” tersebut, peserta aksi turut mengundang sejumlah pihak terkait, seperti Wali Kota Semarang, Ketua DPRD, Kapolrestabes, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang. Namun, tidak satu pun dari pihak yang diundang hadir dalam kegiatan tersebut.

Aksi ini menegaskan bahwa persoalan kemacetan serta lalu lintas truk besar pada jam kerja di wilayah Ngaliyan bukan sekadar isu lokal, melainkan masalah publik yang membutuhkan perhatian serius dan langkah cepat dari pemerintah. Mahasiswa dan masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan tidak lagi diabaikan serta segera direspons dengan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

Kabar: Revalina Nicky Ramadhani (Kru LPM Frekuensi 24)
Editor: Siti Qummariyah (Kru LPM Frekuensi 23)